Page 23 - perubahan keuda perda no 13 tahun 2006

- 23 -

10. Ketentuan ayat (2), ayat (7) dan ayat (8) Pasal 71 diubah,
diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat

(7a), sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan

penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat

(3) dalam upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
berdasarkan:

a. beban kerja,

b. tempat bertugas,

c. kondisi kerja,

d. kelangkaan profesi,

e. prestasi kerja, dan/atau

f. pertimbangan obyektif lainnya.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dibebani pekerjaan untuk

menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban

kerja normal.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan
daerah terpencil.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya

berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki

keterampilan khusus dan langka.