Page 24 - perubahan keuda perda no 13 tahun 2006

- 24 -

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada

pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
dan/atau inovasi.

(7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka

peningkatan kesejahteraan umum pegawai.

(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

11. Ketentuan ayat (5) Pasal 104 diubah, ayat (6) dihapus, sehingga
Pasal 104 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi pemerintah

daerah yang mengacu pada standar akuntansi
pemerintahan.

(2) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Gubernur yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.

(3) Sistem akuntansi pemerintahan daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi serangkaian prosedur mulai
dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka

pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi

komputer.

(4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

didokumentasikan dalam bentuk buku jurnal dan buku
besar, dan apabila diperlukan ditambah dengan buku besar

pembantu.