Page 103 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 103
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 33 -
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 125
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini dihitung sejak tanggal
1 Januari tahun berikutnya.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 126
Huruf a
Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal
dari pemerintah dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.
Huruf b
Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain
berupa pinjaman antar daerah.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan
bank antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah,
dana pensiun.
Huruf e
Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat berasal
dari orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di
pasar modal.
Pasal 127
Ayat (1)
Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai investasi yang
menghasilkan penerimaan daerah.
Ayat (2) . . .
