Page 98 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan serangkaian
prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pemerintah daerah.
Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 97
Kebijakan akuntansi antara lain mengenai:
a. pengakuan pendapatan;
b. pengakuan belanja;
c. prinsip-prinsip penyusunan laporan;
d. investasi;
e. pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan
tidak berwujud;
f. kontrak-kontrak konstruksi;
g. kebijakan kapitalisasi belanja;
h. kemitraan dengan pihak ketiga;
i. biaya penelitian dan pengembangan;
j. persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
k. dana cadangan;
l. penjabaran mata uang asing.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan aset dalam ayat ini adalah sumberdaya,
yang antara lain meliputi uang, tagihan, investasi, barang yang
dapat diukur dalam satuan uang, yang dikuasai dan/atau dimiliki
oleh pemerintah daerah yang memberi manfaat ekonomi/ sosial di
masa depan.
Yang . . .