Page 50 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 50
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -
(3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang
diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
bilamana:
a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.
(4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan
paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.
Pasal 95
Tata cara penatausahaan bendahara pengeluaran diatur lebih
lanjut dalam peraturan kepala daerah.
Bagian Kelima
Akuntansi Keuangan Daerah
Pasal 96
(1) Pemerintah daerah menyusun sistem akuntansi
pemerintah daerah yang mengacu kepada standar
akuntansi pemerintahan.
(2) Sistem akuntansi pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah mengacu pada peraturan daerah tentang
pengelolaan keuangan daerah.
Pasal 97
Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan
menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan
akuntansi.
Pasal 98
(1) Sistem akuntansi pemerintah daerah paling sedikit
meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset;
d. prosedur akuntansi selain kas.
(2) Sistem . . .
