Page 46 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pasal 85

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang
pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat
(3) dan ayat (4), Kepala daerah wajib memberhentikan
pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan APBD
dan selanjutnya kepala daerah bersama DPRD mencabut
peraturan daerah dimaksud.

(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan peraturan daerah tentang
pencabutan peraturan daerah tentang perubahan APBD.

(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pendanaan keadaan
darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) ditetapkan dengan
peraturan kepala daerah.

(4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat
dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 86

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah,
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab
atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari
penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua . . .