Page 43 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Pasal 77

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan
keputusan kepala daerah atas persetujuan DPRD.

Pasal 78

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal
pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian
pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan
oleh PPKD.

Pasal 79

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa
BUD berkewajiban untuk:

a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindah
bukuan yang diterbitkan oleh PPKD;

b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan
yang tercantum dalam perintah pembayaran;

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;

d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

BAB VII
LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA
APBD DAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 80

(1) Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada
akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan,
untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah
daerah.
Bagian Kedua . . .