Page 39 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib.

Pasal 62

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan
SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.

Pasal 63

(1) Gaji pegawai negeri sipil daerah dibebankan dalam APBD.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan
penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah
berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan
memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak
Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan
seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke
rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain
yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau
pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 65

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan
berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.

(3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran;

b. menguji . . .