Page 34 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 34
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -
(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap
menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD
dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang
penjabaran APBD menjadi Peraturan daerah dan
peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan
peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota
dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD
tahun sebelumnya.
Pasal 49
(1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal
48 ayat (6), kepala daerah harus memberhentikan
pelaksanaan peraturan daerah dan selanjutnya DPRD
bersama kepala daerah mencabut peraturan daerah
dimaksud.
(2) Pencabutan peraturan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (6) dan Pasal 48 ayat (6) dilakukan
dengan peraturan daerah tentang pencabutan peraturan
daerah tentang APBD.
(3) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBD tahun
sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(6) dan Pasal 48 ayat (6) ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.
Pasal 50
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas
rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD
dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran
APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
Pasal 51
Hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD
dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri
untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD
kabupaten/kota.
Pasal 52 . . .
