Page 37 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 37
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 37 -
(2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15
(lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan sekretaris daerah.
(4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) disampaikan kepala SKPD yang
bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah,
dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal disahkan.
(5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 57
(1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas
umum daerah.
(2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-
lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
(3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang
lengkap atas setoran dimaksud.
Pasal 58
(1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang
ditetapkan dalam peraturan daerah.
(2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau
menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada
penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan
dan penerimaan tersebut.
Pasal 59 . . .
