Page 40 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban
APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar
pengeluaran daerah; dan
e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran
yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 66

(1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang
dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat
diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

(3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari
uang persediaan yang dikelolanya setelah:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam perintah pembayaran; dan
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dipenuhi.

(5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi
atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 67

Kepala daerah dapat memberikan izin pembukaan rekening
untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan
SKPD.

Pasal 68 . . .