Page 89 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 89

PRESIDEN
                                                    REPUBLIK INDONESIA

                                                          -  19  -


                            Yang     dimaksud       dengan      indikator     kinerja    adalah     ukuran
                            keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan satuan
                            kerja perangkat daerah.

                            Yang dimaksud dengan analisis standar belanja adalah penilaian
                            kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
                            melaksanakan suatu kegiatan. Penyusunan RKA-SKPD dengan
                            pendekatan analisis standar belanja dilakukan secara bertahap
                            disesuaikan dengan kebutuhan.

                            Yang dimaksud dengan standar satuan harga adalah harga satuan
                            setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah.

                            Yang dimaksud dengan standar pelayanan minimal adalah tolok
                            ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan
                            dasar yang merupakan urusan wajib daerah.

                        Ayat (3)
                            Cukup jelas.

                     Pasal 40
                        Cukup jelas.

                     Pasal 41
                        Cukup jelas.

                     Pasal 42
                        Cukup jelas.

                     Pasal 43
                        Yang dimaksud dengan penjelasan dalam pasal ini adalah pidato
                        pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang
                        APBD berikut dokumen pendukungnya.

                     Pasal 44
                        Cukup jelas.

                     Pasal 45
                        Cukup jelas.







                                                                                              Pasal 46 . . .
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94