Page 91 - DRAFT RANCANGAN PP REVISI PP NO
P. 91
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -
Ayat (5)
Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal-hal di
dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan
aparatur serta yang bertentangan dengan kepentingan umum dan
peraturan yang lebih tinggi.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 48
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan evaluasi dalam ayat ini adalah bertujuan
untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan
kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan
kepentingan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD
kabupaten/kota tidak bertentangan dengan kepentingan umum,
peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah lainnya.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Hasil evaluasi harus menunjukkan dengan jelas hal-hal di dalam
APBD yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan serta
alasan-alasan teknis terkait.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52 . . .
