Page 157 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau Dihapus -
badan lain.

Pasal 328 Pasal 328 -

Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai Dihapus
belanja BLUD yang bersangkutan.

Pasal 329 Pasal 329 -

Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih Dihapus
lanjut oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan
Menteri Keuangan.

52. Diantara Pasal 329 dan Pasal 330 disisipkan pasal baru, yakni
Pasal 329A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 329A -

Pedoman teknis mengenai pola pengelolaan keuangan Badan -
Layanan Umum Daerah, diatur tersendiri oleh Menteri Dalam Negeri.
22. Diantara Bab XV dan Bab XVI disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab XVA
sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Pasal 329B

(1) Pejabat yang ditunjuk untuk mengelola dana BOS sekolah negeri
sebagai berikut:
a. kepala daerah menetapkan kuasa pengguna anggaran atas
usul kepala SKPD Pendidikan selaku Pengguna Anggaran;
dan
b. kepala sekolah ditunjuk sebagai PPTK.

(2) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
mengelola dana BOS yang ditransfer oleh bendahara pengeluaran
pembantu pada SKPD Pendidikan.

Pasal 329C

(1) Dana BOS untuk sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk
program dan kegiatan.

(2) Dana BOS untuk sekolah swasta dianggarkan pada jenis belanja
hibah.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 157 - dari 162
halaman