Page 152 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan - -
pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk
menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 312 - -

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada - -
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua - -
Pengendalian Intern - -

Pasal 313

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan - -
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah
mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di
lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.

(2) Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan
yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah
yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan
efektivitias pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya
peraturan perundang-undangan.

(3) Pengendalian intern sebagaiman dimaksud pada ayat (2) - -
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat; - -
b. terselenggaranya penilaian risiko; - -
c. terselenggaranya aktivitas pengendalian; - -
d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan - -
e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalaian. - -

(4) Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga - -
Pemeriksaan Ekstern - -

Pasal 314 - -

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah - -
dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV - -
KERUGIAN DAERAH - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 152 - dari 162
halaman