Page 148 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(1) dilampiri dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan
arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan kinerja
yang isinya sama dengan yang disampaikan kepada BPK.

Pasal 300 - -

(1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban - -
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 299
ayat (1) dirinci dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

(2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:
- -
a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. penjabaran laporan realisasi anggaran; - -

(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran - -
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran E.XXVIII peraturan menteri ini.

(4) Jadwal pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tercantum - -
dalam Lampiran E.XXIX peraturan menteri ini.

Pasal 301 - -

(1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang - -
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 299 ayat (1) ditentukan oleh DPRD.

(2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah - -
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD
paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan
daerah diterima.

Pasal 302 - -

(1) Laporan keuangan pemerintah daerah wajib dipublikasikan - -

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah - -
laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah
diundangkan dalam lembaran daerah.

Bagian Pertama - -
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang - -
Pertanggungjawaban
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 148 - dari 162
halaman