Page 146 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 146

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


                pemerintah daerah.

          (8)   Laporan  keuangan  pemerintah  daerah  sebagaimana  dimaksud                 -                                                          -
                pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan  kepala daerah
                bahwa  pengelolaan  APBD  yang  menjadi  tanggung  jawabnya
                telah  diselenggarakan  berdasarkan  sistem  pengendalian  intern
                yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

          (9)   Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada                  -                                                          -
                ayat  (3)  huruf  a  tercantum  dalam  Lampiran  E.XXIII  peraturan
                menteri ini.

          (10)   Format  neraca  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)  huruf  b            -                                                          -
                tercantum dalam Lampiran E.XXIV peraturan menteri ini.

          (11)   Format  laporan  arus kas  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3)           -                                                          -
                huruf c sesuai dengan Lampiran E.XIX peraturan menteri ini.

          (12)   Format  catatan  atas  laporan  keuangan  sebagaimana  dimaksud             -                                                          -
                pada  ayat  (3)  huruf  d  tercantum  dalam  Lampiran  E.XXV
                peraturan menteri ini.

          (13)   Format  surat  pernyataan  kepala  daerah  bahwa  pengelolaan               -                                                          -
                APBD  yang  menjadi  tanggung  jawabnya  telah  diselenggarakan
                berdasarkan  sistem  pengendalian  intern  yang  memadai
                sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (6)  tercantum  dalam
                Lampiran E.XXVI peraturan menteri ini.
                                                                                                                                20.  Diantara Pasal 296 dan Pasal 297 disisipkan 1  (satu) pasal baru yaitu
                                                                                                                                 Pasal 296A, yang berbunyi sebagai berikut:

                                                                                                                                                    Pasal 296A

                                                                                                                                 Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296
                                                                                                                                ayat  (3)  huruf  a,  disampaikan  oleh  kepala  daerah  kepada  Menteri
                                                                                                                                Dalam  Negeri  paling  lambat  3    (tiga)  bulan  setelah  tahun  anggaran
                                                                                                                                berakhir.

                                Pasal 297                                                    -                                                          -

          (1)   Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 296 ayat                   -                                                          -
                (2)  disampaikan  kepada  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK)
                untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah
                tahun anggaran berakhir.

          (2)   Kepala  daerah  memberikan  tanggapan  dan  melakukan                        -                                                          -
                penyesuaian  terhadap  laporan  keuangan  pemerintah  daerah
                berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

                               Bagian Ketiga                                                 -                                                          -
              BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 146 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151