Page 147 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 147
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - -
Pasal 298 - -
(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah - -
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban - -
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi
anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan
keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah
diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.
(3) Format laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada - -
ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXIII peraturan menteri ini.
(4) Format neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai - -
dengan Lampiran E.XXIV peraturan menteri ini.
(5) Format laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - -
sesuai dengan Lampiran E.XXIX peraturan menteri ini.
(6) Format catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran E.XXV peraturan menteri
ini.
(7) Format dan isi laporan kinerja berpedoman pada Peraturan - -
Menteri Dalam Negeri tentang laporan keuangan dan kinerja
interim di lingkungan pemerintah daerah.
(8) Format dan ikhtisar laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah - -
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(9) Format rancangan peraturan daerah tentang - -
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampiran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran E.XXVII peraturan menteri ini.
Pasal 299 - -
(1) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian - -
laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297 ayat
(1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, kepala
daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 147 - dari 162
halaman
