Page 96 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 96
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
3) laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum
tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
4) catatan atas laporan keuangan yang telah
ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun
terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang
direncanakan;
h. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya h. tetap;
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini; dan
i. daftar pinjaman daerah. i. tetap;
(3) Format rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD (3) Tetap -
beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran C.V peraturan menteri ini.
Pasal 170 - -
(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran - -
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat
(2) terdiri dari rancangan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.
(2) Lampiran rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- -
a. ringkasan penjabaran perubahan anggaran pendapatan
daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah; dan
b. penjabaran perubahan APBD menurut organisasi, - -
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek
pendapatan, belanja dan pembiayaan.
(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran - -
perubahan APBD beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran C.VI peraturan menteri ini.
Pasal 171 - -
(1) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang - -
telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.
(2) Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh
kepala daerah kepada DPRD disosialisasikan kepada
masyarakat.
(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang perubahan - -
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 96 - dari 162
halaman
