Page 91 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
dan
d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran - e. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
darurat.

(2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan - (2) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya - (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja
belanja tidak terduga. tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan - (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara: dengan cara:
- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian
a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun
target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan uang kas yang tersedia. - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk - (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang APBD. dalam peraturan daerah tentang APBD.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana - (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) mencakup: dimaksud pada ayat (5) mencakup:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran dan
berjalan; dan
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah
daerah dan masyarakat. daerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan - (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan
lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-
DPPA-SKPD. SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana - (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam dimaksud pada ayat (2) diformulasikan terlebih dahulu dalam
RKA-SKPD. RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 91 - dari 162
halaman