Page 88 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

pembiayaan.
b. sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan b. dihapus;
program nasional dan antar program SKPD dengan
kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar
pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPPA- c. tetap;
SKPD yang telah diubah kepada PPKD;
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari d. dihapus; dan
SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan
efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum e. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umum
perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, kode perubahan APBD, PPAS perubahan APBD, standar
rekening APBD, format RKA-SKPD dan/atau DPPA- analisa belanja dan standar harga.
SKPD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA SKPD (3) Tetap -
yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh kepala daerah paling lambat minggu ketiga
bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 158 - -

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal - -
157 ayat (1) berlaku ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93,
Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.

Pasal 159 - -

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 - -
ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian
target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan
semula.

(2) Peningkatan atau pengurangan capaian targer kinerja program - -
dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan dalam format dokumen pelaksanaan perubahan
anggaran SKPD (DPPA-SKPD)

(3) Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, - -
kelompok, jenis, obyek, dan rinvian obyek pendapatan, belanja
serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah perubahan.

(4) Format DPPA-SKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - -
tercantum dalam Lampiran C.IV peraturan menteri ini.

Bagian Ketiga - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 88 - dari 162
halaman