Page 85 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Pasal 152 - -

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan - -
piutang daerah.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1), kepala SKPKD menyiapkan bukti dan
administrasi penagihan.

(3) Format surat penagihan piutang daerah, surat penagihan - -
berulang piutang daerah, register surat penagihan piutang
daerah , dan register surat penagihan berulang piutang daerah
tercantum dalam Lampiran B.IV peraturan menteri ini.

(4) Jadwal pelaksanaan APBD tercantum dalam Lampiran B.V - -
peraturan menteri ini.

Pasal 153 - -

(1) Kepala SKPD setiap bulan melaporkan realisasi penerimaan - -
piutang kepada kepala daerah.

(2) Bukti pembayaran piutang SKPKD dari pihak ketiga harus - -
dipisahkan dengan bukti-bukti penerimaan kas atas pendapatan
yang ditetapkan pada tahun anggaran berjalan.

BAB VIII - -
PERUBAHAN APBD - -

Bagian Pertama - -
Dasar Perubahan APBD - -

Pasal 154 - -

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: - -
- -
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran - -
anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar
jenis belanja;
c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun - -
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
d. keadaan darurat; dan - -
e. keadaan luar biasa. - -

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 - -
(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Bagian Kedua - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 85 - dari 162
halaman