Page 82 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Investasi - -

Pasal 141 - -

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada - -
penyertaan modal (investasi) daerah.

(2) Pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat - -
pada rekening penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
(divestasi modal).

Paragraf 4 - -
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah - -

Pasal 142 - -

(1) Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan - -
melalui rekening kas umum daerah.

(2) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas - -
pinjaman pihak lain.

(3) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) - -
tidak boleh dijadikan jaminan pinjaman daerah.

(4) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik - -
daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan
jaminan obligasi daerah.

Pasal 143 - -

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan atas pinjaman daerah dan - -
obligasi daerah.

Pasal 144 - -

(1) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman - -
dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri setiap akhir semester tahun anggaran berjalan.

(2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- -
a. jumlah penerimaan pinjaman;
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan - -
c. sisa pinjaman. - -

Pasal 145 - -

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 82 - dari 162
halaman