Page 79 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari
anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat - -
bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib
manyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan
langsung dan kepala daerah.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak - -
terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud ayat (2)
ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.

Pasal 135 - -

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) - -
dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan
pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara pada bank yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro
dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 136 - -

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna - -
anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan
yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.

Bagian Kelima - -
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah - -

Paragraf 1 - -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya - -

Pasal 137 - -

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan - -
penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
- -
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih
kecil daripada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja - -
langsung;
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun - -
anggaran belum diselesaikan.

36. Ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan ayat (3) diubah, dan diantara
ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (4a),
sehingga Pasal 138 berbunyi sebagai berikut :

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 79 - dari 162
halaman