Page 75 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), - -
merinci sasaran yang hendak dicapai, program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan
rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan.

(3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD kepada - -
PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Format DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
tercantum dalam Lampiran B.I peraturan menteri ini.

35. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu) 16. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan 1 (satu)
pasal baru yakni Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut : pasal baru yakni Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 123A Pasal 123A

(1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD; (1) Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPKD.

(2) DPA-SKPD memuat program/ kegiatan yang dilaksanakan (2) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
oleh PPKD selaku SKPD; program/kegiatan.

(3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung : (3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan a. Pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan
dan hibah hibah;
b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, b. Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja
belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan
bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga; keuangan, dan belanja tidak terduga; dan
c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran c. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan daerah. pembiayaan daerah.

(4) Format DPA-PPKD tercantum dalam Lampiran B.I.b (4) Format DPA-PPKD tercantum dalam lampiran B.I.b
peraturan menteri ini. peraturan menteri ini.

Pasal 124 - -

(1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama- - -
sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak ditetapkannya peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan
persetujuan sekretaris daerah.

(3) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada - -
ayat (2) disampaikan kepada kepala SKPD, satuan kerja
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 75 - dari 162
halaman