Page 71 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 71
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
(5) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(4) yakni setelah sidang paripurna pengambilan keputusan
bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD
(6) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi APBD
provinsi dan kepada gubernur bagi APBD kabupaten/kota paling
lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.
(7) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka pejabat - -
yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
selaku pimpinan sementara DPRD yang menandatangani
keputusan pimpinan DPRD.
Pasal 115 - -
Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan - -
peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan
peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri
Dalam Negeri.
- -
Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan - -
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
32. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 116 disisipkan 1 (satu) ayat
baru yakni ayat (4a) sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 116 Pasal 116 -
(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan (1) Tetap -
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan
daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang
penjabaran APBD.
(2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan (2) Tetap -
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, maka pejabat yang (3) Tetap -
ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas kepala daerah yang menetapkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah
tentang penjabaran APBD.
(4) Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD (4) Tetap -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 71 - dari 162
halaman
