Page 67 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

107 ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
DPRD tidak menetapkan keputusan bersama dengan kepala
daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(2) Apabila dalam batas waktu 30 (tigapuluh) hari kerja Menteri - -
Dalam Negeri/gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala
daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

30. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga Pasal 109 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 109 Pasal 109 -

Pelampuan batas tertinggi dari jumlah pengeluaran sebagaimana Pelampauan dari pengeluaran setinggi-tingginya sebagaimana -
ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1), hanya diperkenankan apabila ada ditetapkan dalam Pasal 106 ayat (1) dapat dilakukan apabila ada
kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri kebijakan pemerintah untuk kenaikan gaji dan tunjangan pegawai
sipil serta penyediaan dana pendamping atas program dan kegiatan negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang
yang ditetapkan oleh pemerintah serta bagi hasil pajak daerah dan ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban pembayaran pokok
retribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang. pinjaman dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo serta
pengeluaran yang mendesak di luar kendali pemerintah daerah.

Bagian Kedua -
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan -
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

31. Ketentuan Pasal 110 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 110
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 110 Pasal 110 -

(1) Rancangan peraturan daerah provinsi tentang APBD yang telah (1) Tetap -
disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh gubernur
paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu
kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Tetap -
disertai dengan :
a. tetap
a. persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan
DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang
APBD
b. KUA dan PPA yang disepakati antara kepala daerah dan b. KUA dan PPAS yang disepakati antara kepala
pimpinan DPRD daerah dan pimpinan DPRD
c. risalah sidang jalannya pembahasan terhadap c. tetap
rancangan peraturan daerah tentang APBD; dan
d. nota keuangan dan pidato kepala daerah perihal d. tetap
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 67 - dari 162
halaman