Page 62 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

m. daftar pinjaman daerah. - -

(3) Format rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta - -
lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran A.XV peraturan menteri ini.

25. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) diubah sehingga Pasal 102 berbunyi 14. Ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 102
sebagai berikut : berbunyi sebagai berikut :

Pasal 102 Pasal 102 Pasal 102

(1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (1) Tetap - Rancangan peraturan kepala daerah tentang (1) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dilengkapi penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1)
dengan lampiran yang terdiri dari: ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas : dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas :
a. ringkasan penjabaran APBD; a. tetap. a. tetap.
b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, b. tetap. b. tetap.
organisasi, program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek,
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran (2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
wajib memuat penjelasan sebagai berikut: APBD memuat penjelasan sebagai berikut: APBD memuat penjelasan sebagai berikut:
a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum, target/volume a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum; a. untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
yang direncanakan, tarif pungutan/harga;
b. untuk belanja mencakup dasar hukum, satuan b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan dan belanja
volume/tolok ukur, harga satuan, lokasi kegiatan dan yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan
sumber pendanaan kegiatan; penggunaannya, sumber pendanaannya dicantumkan
dalam kolom penjelasan; dan
c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum, sasaran, c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan c. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan
sumber penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok sumber penerimaan pembiayaan untuk kelompok
pembiayaan. penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran penerimaan pembiayaan dan tujuan pengeluaran
pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan untuk kelompok pengeluaran
pembiayaan. pembiayaan.

(3) Format rancangan peraturan kepala daerah beserta lampiran (3) Tetap (3) Tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran A.XVI peraturan menteri ini.

Pasal 103 - -

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun - -
oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

(2) Rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.

(3) Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD - -

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 62 - dari 162
halaman