Page 63 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan
informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta
masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang
direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBD - -
dilaksanakan oleh sekretariat daerah selaku koordinator
pengelolaan keuangan daerah.

BAB V - -
PENETAPAN APBD - -

Bagian Pertama - -
Penyampaian dan Pembahasan - -
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
26. Ketentuan Pasal 104 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga Pasal
104 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 104 Pasal 104 -

(1) Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah (1) Tetap -
tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat
pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran
sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan
persetujuan bersama.

(2) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah (2) Dihapus -
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan
paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang
bersangkutan dilaksanakan.

(3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada (3) Dihapus -
ayat (2), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala
daerah tentang penjabaran APBD.

(4) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana (4) Tetap -
dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nota keuangan.

(5) Dalam hal kepala daerah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan (5) Tetap -
tetap, maka pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang berwenang selaku penjabat / pelaksana tugas kepala
daerah dan/atau selaku pimpinan sementara DPRD yang
menandatangani persetujuan bersama.

(6) Format susunan nota keuangan (-persetujuan bersama-) (6) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam
Lampiran A.XVII peraturan menteri ini.
27. Ketentuan Pasal 105 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus dan
menambah 5 (lima) ayat baru yakni ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c),
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 63 - dari 162
halaman