Page 65 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan -
kepala daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan
setinggi-tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun
anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap -
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya
untuk belanja yang bersifat tetap seperti belanja pegawai,
layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
15. Ketentuan Pasal 106 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga
Pasal 106 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 106 - Pasal 106

(1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud - (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan bersama dalam Pasal 105 ayat (3c) tidak menetapkan persetujuan
dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan
tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan
setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan. anggaran sebelumnya.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan - (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. wajib.

(3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada - (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus (2) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran yang
anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
barang dan jasa.

(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya - (4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar
masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau
melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga. melaksanakan kewajiban kepada fihak ketiga.

29. Diantara Pasal 107 dan Pasal 108 disisipkan 1 (satu) Pasal baru
yakni Pasal 107A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107A -

Kepala daerah dapat melaksanakan pengeluaran sebagaimana -
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) setelah peraturan kepala
daerah tentang APBD tahun berkenaan ditetapkan

Pasal 107 - -

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 65 - dari 162
halaman