Page 61 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 61

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


                sebelumnya,  dan  dokumen  perencanaan  lainnya,  serta  capaian   prakiraan  maju  pada  RKA-SKPD  tahun  berjalan
                kinerja,    indikator  kinerja,  kelompok  sasaran  kegiatan,  standar   yang   disetujui   tahun   lalu,   dan   dokumen
                analisis  belanja,  standar  satuan  harga,  dan  standar  pelayanan   perencanaan lainnya;
                minimal, serta sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD.      b.   kesesuaian  rencana  anggaran  dengan  standar
                                                                                   analisis belanja, standar satuan harga;
                                                                             c.    kelengkapan  instrumen  pengukuran  kinerja  yang
                                                                                   meliputi capaian kinerja, indikator kinerja, kelompok
                                                                                   sasaran kegiatan, dan standar pelayanan minimal;
                                                                             d.    proyeksi  prakiraan  maju  untuk  tahun  anggaran
                                                                                   berikutnya; dan
                                                                             e.    sinkronisasi  program  dan  kegiatan  antar  RKA-
                                                                                   SKPD.

          (3)   Dalam   hal   hasil   pembahasan   RKA-SKPD   terdapat      (2)   Tetap                                                                 -
                ketidaksesuaian  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)  kepala
                SKPD melakukan penyempurnaan.

                                Pasal 101                                                    -                                                          -

          (1)   RKA-SKPD  yang  telah  disempurnakan  oleh  kepala  SKPD                     -                                                          -
                disampaikan  kepada  PPKD  sebagai  bahan  penyusunan
                rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  dan  rancangan
                peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

          (2)   Rancangan  peraturan  daerah  tentang  APBD  sebagaimana                     -                                                          -
                dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri
                dari :
                                                                                             -                                                          -
                a.   ringkasan APBD;
                b.   ringkasan  APBD  menurut  urusan  pemerintahan  daerah                  -                                                          -
                     dan organisasi ;
                c.   rincian  APBD  menurut  urusan  pemerintahan  daerah,                   -                                                          -
                     organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
                d.   rekapitulasi  belanja  menurut  urusan  pemerintahan                    -                                                          -
                     daerah, organisasi, program dan  kegiatan;
                e.   rekapitulasi  belanja  daerah  untuk  keselarasan  dan                  -                                                          -
                     keterpaduan  urusan  pemerintahan  daerah  dan  fungsi
                     dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
                f.   daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;                     -                                                          -
                g.   daftar piutang daerah;                                                  -                                                          -
                h.   daftar penyertaan modal (investasi) daerah;                             -                                                          -
                i.   daftar  perkiraan  penambahan  dan  pengurangan  aset                   -                                                          -
                     tetap daerah;
                j.   daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-                  -                                                          -
                     lain;
                k.   daftar  kegiatan-kegiatan  tahun  anggaran  sebelumnya                  -                                                          -
                     yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
                     tahun anggaran ini;
                l.   daftar dana cadangan daerah; dan                                        -                                                          -
               BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 61 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66