Page 56 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman (2) Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman -
penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
mencakup : (1) mencakup :
a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD a. prioritas pembangunan daerah dan program/
berikut rencana pendapatan dan pembiayaan. kegiatan yang terkait;
b. sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan b. alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap
kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar program/kegiatan SKPD;
pelayanan minimal yang ditetapkan;
c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; c. tetap
d. hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari d. dihapus
SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan
efisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitas
penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi
kerja; dan
e. dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode e. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi
rekening APBD, format RKA-SKPD, standar analisa KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar
belanja dan standar satuan harga. satuan harga.

(3) Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- (3) Tetap -
SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling
lambat awal bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Bagian Kelima - -
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD - -

Pasal 90 - -

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana - -
dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3), kepala SKPD menyusun
RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka - -
pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu
dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 91 - -

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah - -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dilaksanakan
dengan menyusun prakiraan maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi - -
perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan
yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun
anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud - -
dalam Pasal 90 ayat (2) dilakukan dengan memadukan seluruh
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 56 - dari 162
halaman