Page 55 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(3) Kepala daerah menyampaikan rancangan PPAS yang telah (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas (3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas
disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati
untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun
anggaran berjalan. bulan Juli tahun anggaran berjalan. anggaran berjalan.

(4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a (4) Format KUA dan PPAS tercantum dalam Lampiran A.X.a dan
oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. dan A.XI.a peraturan menteri ini. A.XI.a peraturan menteri ini.

(5) Rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana dimaksud - -
pada ayat (4) selanjutnya disepakati menjadi PPA paling lambat
akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(6) Format PPAS tercantum dalam Lampiran A.XI peraturan menteri - -
ini.

Pasal 88 Pasal 88 -

(1) KUA serta PPA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud (1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana -
dalam Pasal 86 ayat (3) dan Pasal 87 ayat (5), masing-masing dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) masing-masing
dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani
bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD. bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD
dalam waktu bersamaan

(2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan (2) Dalam hal kepala daerah berhalangan, yang bersangkutan -
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
nota kepakatan KUA dan PPA. menandatangani nota kepakatan KUA dan PPAS.

(3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, penandatanganan (3) Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, -
nota kepakatan KUA dan PPA dilakukan oleh penjabat yang penandatanganan nota kepakatan KUA dan PPAS
ditunjuk oleh pejabat berwenang. dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh pejabat
berwenang.

(4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (4) Format nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada -
tercantum dalam Lampiran A.XII peraturan menteri ini. ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.XII.a peraturan
menteri ini.

Bagian Keempat - -
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD - -

20. Ketentuan Pasal 89 ayat (2) huruf a, huruf b, diubah dan huruf d
dihapus, sehingga Pasal 89 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 89 Pasal 89 -

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam (1) Tetap -
Pasal 88 ayat (1), TAPD menyiapkan rancangan surat edaran
kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD
sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 55 - dari 162
halaman