Page 51 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud (10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud (10) Kode rekening pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a dalam Pasal 24 ayat (3) tercantum dalam Lampiran A.IX.a.1
peraturan menteri ini. peraturan menteri ini. Peraturan Menteri ini.

(11) Untuk memenuhi kebutuhan objektif dan karakteristik daerah (11) Dihapus (11) Dihapus
serta keselarasan penyusunan statistik keuangan negara,
perubahan dan penambahan kode rekening rincian obyek
belanja dapat diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah
setelah dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri.

(12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), (12) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3),
ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar ayat (4), ayat (7), ayat (8) dan ayat (10) merupakan daftar
nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan nama rekening dan kode rekening yang tidak merupakan
acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang acuan baku dalam penyusunan kode rekening yang
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan
nyata sesuai karakteristik daerah. nyata sesuai karakteristik daerah.
BAB IV - -
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD - -

Bagian Pertama - -
Azas Umum - -

Pasal 78 - -

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi - -
kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi - -
kewenangan pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban
APBN.

(3) Penyelenggaran urusan pemerintahan provinsi yang - -
penugasannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota dan/atau
desa, didanai dari dan atas beban APBD Provinsi.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang - -
penugasannya dilimpahkan kepada desa, didanai dari dan atas
beban APBD kabupaten/kota.

Pasal 79 - -

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik - -
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran
yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus - -
memiliki dasar hukum penganggaran.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 51 - dari 162
halaman