Page 46 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 46

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011



          Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagaimana                  -                                   Hasil  penjualan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  sebagaimana
          dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk                                                  dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c digunakan antara lain untuk
          menganggarkan  hasil  penjualan  perusahaan  milik  daerah/BUMD  dan                                                  menganggarkan  hasil  penjualan  perusahaan  milik  daerah/BUMD  dan
          penjualan  aset  milik  pemerintah  daerah  yang  dikerjasamakan  dengan                                              hasil divestasi  penyertaan modal pemerintah daerah.
          pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

                                Paragraf 4                                                   -                                                          -
                         Penerimaan Pinjaman Daerah                                          -                                                          -

                                 Pasal 67                                                    -                                                          -

          Penerimaan  pinjaman  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60              -                                                          -
          ayat (1) huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman
          daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
          direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

                                Paragraf 5                                                   -                                                          -
                        Pemberian Pinjaman Daerah dan                                        -                                                          -
                 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

                                 Pasal 68                                                    -                                                          -

          (1)   Pemberian  pinjaman  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60                 -                                                          -
                ayat (2) huruf d digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang
                diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
                lainnya.

          (2)   Penerimaan   kembali   pemberian   pinjaman   sebagaimana                    -                                                          -
                dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)  huruf  e  digunakan  untuk
                menganggarkan  posisi  penerimaan  kembali  pinjaman  yang
                diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah
                lainnya.

                                Paragraf 6                                                   -                                                          -
                          Penerimaan Piutang Daerah                                          -                                                          -

                                 Pasal 69                                                    -                                                          -

          Penerimaan  piutang  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  60  ayat  (1)            -                                                          -
          huruf  f  digunakan  untuk  menganggarkan  penerimaan  yang  bersumber
          dari pelunasan piutang fihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang
          daerah  dari  pendapatan  daerah,  pemerintah,  pemerintah  daerah  lain,
          lembaga  keuangan  bank,  lembaga  keuangan  bukan  bank  dan
          penerimaan piutang lainnya.

                                Paragraf 7                                                   -                                                          -
                         Investasi Pemerintah Daerah                                         -                                                          -

               BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 46 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51