Page 44 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

- -
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; - -
c. pembayaran pokok utang; dan - -
d. pemberian pinjaman daerah. - -

Pasal 61 - -

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan - -
pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran. - -

Paragraf 1 - -
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya - -
(SiLPA)

Pasal 62 - -

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA) - -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup
pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah
yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum
terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2 - -
Dana Cadangan - -

Pasal 63 - -

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna - -
mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat
sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(1) ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - -
mencakup penetapan tujuan pembentukan dana cadanagn,
program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan,
besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber
dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana
cadangan.

(4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 44 - dari 162
halaman