Page 39 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

pada ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya ayat (1), peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. pemerintah daerah pemberi bantuan.

(4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada - (4) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping (3), dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD
dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
penerima bantuan.

Pasal 48 - -

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 - -
huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan
bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

(2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1) yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan
gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban
masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun - -
sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

Pasal 49 - -

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf - -
a dianggarkan pada belanja organisasi berkenaan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan - -
sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h
hanya dapat dianggarkan pada belanja SKPKD

Paragraf 2 - -
Belanja Langsung - -

Pasal 50 - -

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud - -
dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri
dari:

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 39 - dari 162
halaman