Page 34 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Pasal 39 Pasal 39 -

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan (1) Tetap -
kepada pegawai negeri sipil berdasarkan pertimbangan yang
obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah
dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(1a) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
dilakukan pada pembahasan KUA

(2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat -
diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai (1) diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan
berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi
atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja. kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau
pertimbangan objektif lainnya.

(3) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana (3) Tetap -
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang
dinilai melampaui beban kerja normal.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas (4) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di
daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana (5) Tetap -
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil
yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan
kerja yang memiliki resiko tinggi.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi (6) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai
negeri sipil yang dalam mengemban tugas memiliki ketrampilan
khusus dan langka.

(7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana (7) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja -
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada
yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi kerja yang tinggi
kerja. dan/atau inovasi.

(7a) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif -
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka
peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti
pemberian uang makan.

(8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan (8) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaimana -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 34 - dari 162
halaman