Page 32 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 32

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011



          (3)   Klasifikasi  belanja  menurut  urusan  pilihan  sebagaimana      (3)   Tetap                                                            -
                dimaksud pada ayat (1) mencakup:
                a.   pertanian;                                              a.    tetap
                b.   kehutanan;                                              b.    tetap
                c.   energi dan sumber daya mineral;                         c.    tetap
                d.   pariwisata;                                             d.    tetap
                e.   kelautan dan perikanan;                                 e.    tetap
                f.   perdagangan;                                            f.    tetap
                g.   perindustrian; dan                                      g.    industri
                h.   transmigrasi.                                           h.    ketransmigrasian

          (4)   Belanja  menurut  urusan  pemerintahan  yang  penanganannya      (3)   tetap                                                            -
                dalam  bagian  atau  bidang  tertentu  yang  dapat  dilaksanakan
                bersama  antara  pemerintah  dan  pemerintah  daerah  yang
                ditetapkan  dengan  ketentuan  perundang-undangan  dijabarkan
                dalam  bentuk  program  dan  kegiatan  yang  diklasifikasikan
                menurut urusan wajib dan urusan pilihan.

                                 Pasal 33                                                    -                                                          -

          Klasifikasi  belanja  menurut  fungsi  yang  digunakan  untuk  tujuan              -                                                          -
          keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara terdiri dari:
          a.   pelayanan umum;                                                               -                                                          -
          b.   ketertiban dan ketentraman;                                                   -                                                          -
          c.   ekonomi;                                                                      -                                                          -
          d.   lingkungan hidup;                                                             -                                                          -
          e.   perumahan dan fasilitas umum;                                                 -                                                          -
          f.   kesehatan;                                                                    -                                                          -
          g.   pariwisata dan budaya;                                                        -                                                          -
          h.   pendidikan; serta                                                             -                                                          -
          i.   perlindungan sosial.                                                          -                                                          -

                                 Pasal 34                                                    -                                                          -

          Klasifikasi  belanja  menurut  organisasi  sebagaimana  dimaksud  dalam            -                                                          -
          Pasal 24 ayat (2) disesuaikan dengan susunan organisasi pada masing-
          masing pemerintah daerah.

                                 Pasal 35                                                    -                                                          -

          Klasifikasi  belanja  menurut  program  dan  kegiatan  sebagaimana                 -                                                          -
          dimaksud  dalam  Pasal  24  ayat  (2)  disesuaikan  dengan  urusan
          pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

                                 Pasal 36                                                    -                                                          -

          (1)   Belanja  menurut  kelompok  belanja  sebagaimana  dimaksud                   -                                                          -
               BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 32 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37