Page 33 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
- -
a. Belanja Tidak Langsung; dan
b. Belanja Langsung. - -

(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada - -
ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

(3) Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1 - -
Belanja Tidak Langsung - -

Pasal 37 - -

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal - -
36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
- -
a. belanja pegawai;
b. bunga; - -
c. subsidi; - -
d. hibah; - -
e. bantuan sosial; - -
f. belanja bagi hasil; - -
g. bantuan keuangan; dan - -
h. belanja tidak terduga. - -

Pasal 38 - -

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a - -
merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan
tunjangan, serta penghasilan lainnya yang yang diberikan kepada
pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD - -
serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah
serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan
sesuai dengan perraturan perundang-undangan dianggarkan
dalam belanja pegawai.

8. Ketentuan Pasal 39 diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1
(satu) ayat baru yakni ayat (1a), dan diantara ayat (7) dan ayat (8)
disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (7a), serta ayat (2), ayat (7)
dan ayat (8) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 33 - dari 162
halaman