Page 31 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan
fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan
sosial.

(3) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 32
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32 Pasal 32 -

(1) Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana (1) Tetap - Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan -
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas
wajib dan belanja urusan pilihan. belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud (2) Tetap -
pada ayat (1) mencakup:
a. pendidikan; a. tetap
b. kesehatan; b. tetap
c. pekerjaan umum; c. tetap
d. perumahan rakyat; d. tetap
e. penataan ruang; e. tetap
f. perencanaan pembangunan; f. tetap
g. perhubungan; g. tetap
h. lingkungan hidup; h. tetap
i. pertanahan; i. tetap
j. kependudukan dan catatan sipil; j. tetap
k. pemberdayaan perempuan; k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera; l. tetap
m. sosial; m. tetap
n. tenaga kerja; n. ketenagakerjaan;
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah; o. tetap
p. penanaman modal; p. tetap
q. kebudayaan; q. tetap
r. pemuda dan olah raga; r. kepemudaan dan olahraga;
s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri; s. tetap
t. pemerintahan umum; t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian
dan persandian;
u. kepegawaian; u. ketahanan pangan;
v. pemberdayaan masyarakat dan desa; v. tetap
w. statistik; w. tetap
x. arsip; dan x. kearsipan
y. komunikasi dan informatika; y. tetap
z. perpustakaan

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 31 - dari 162
halaman