Page 35 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

peraturan kepala daerah. dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan
kepala daerah.

Pasal 40 - -

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b - -
digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang
dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan
perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka
panjang.

Pasal 41 - -

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c - -
digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

(2) Perusahaan / lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada - -
ayat (1) adalah perusahaan / lembaga yang menghasilkan
produk atau jasa pelayanan umum masyarakat.

(3) Perusahaan / lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana - -
dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu dilakukan audit
sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

(4) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, - -
penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana
subsidi kepada kepala daerah.

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - -
dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan / lembaga
penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang
peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam
peraturan kepala daerah.

9. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) diubah, dan ayat (2), ayat (3) dan ayat
(4) dihapus serta diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu)
ayat baru yakni ayat (4a) sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 42 Pasal 42 -

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf -
digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam
uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau
daerah lainnya, perusahan daerah, badan/lembaga/organisasi pemerintah daerah lainnya, perusahan daerah, masyarakat,
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 35 - dari 162
halaman