Page 40 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 40
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
- -
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan - -
c. belanja modal. - -
Pasal 51 - -
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk - -
pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan
kegiatan pemerintahan.
13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai 6. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai
berikut : berikut :
Pasal 52 Pasal 52 Pasal 52
(1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
huruf b digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai 50 huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang
manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas)
jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan. (duabelas) bulan dalam melaksanakan program dan bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan
kegiatan pemerintahan. pemerintahan daerah, termasuk barang yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
(2) Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belanja barang berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa
pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi arsuransi, kantor, premi arsuransi, perawatan kendaraan bermotor, kantor, premi arsuransi, perawatan kendaraan bermotor,
perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir,
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan
berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas
minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari
khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pindah tugas dan pemulangan pegawai. tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, lain-
konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang
belanja lainnya yang sejenis. sejenis serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk
diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga.
14. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3)
dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga
Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 53 Pasal 53 -
(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 -
digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka huruf c digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk
untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan,
irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 40 - dari 162
halaman
