Page 42 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 42

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006                            PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007                           PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011


                                                                                                                                (4)  Nota kesepakatan bersama sebagaimana  dimaksud pada ayat (3)
                                                                                                                                   ditandatangani  bersamaan  dengan  penandatanganan  nota
                                                                                                                                   kesepakatan  KUA  dan  PPAS  pada  tahun  pertama  rencana
                                                                                                                                   pelaksanaan kegiatan tahun jamak.

                                                                                                                                (5)  Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
                                                                                                                                   sekurang-kurangnya memuat:
                                                                                                                                   a.  nama kegiatan;
                                                                                                                                   b.  jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
                                                                                                                                   c.  jumlah anggaran; dan
                                                                                                                                   d.  alokasi anggaran per tahun.

                                                                                                                                (6)  Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana
                                                                                                                                   dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui akhir tahun masa jabatan
                                                                                                                                   Kepala Daerah berakhir.
                               Bagian Kelima                                                 -                                                          -
                           Surplus / (Defisit) APBD                                          -                                                          -

                                 Pasal 55                                                    -                                                          -

          Selisih  antara  anggaran  pendapatan  daerah  dengan  anggaran  belanja           -                                                          -
          daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.




                                 Pasal 56                                                    -                                                          -

          (1)   Surplus  APBD  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  55  terjadi              -                                                          -
                apabila  anggaran  pendapatan  daerah  diperkirakan  lebih  besar
                dari anggaran belanja daerah.

          (2)   Dalam  hal  anggaran  diperkirakan  surplus,  diutamakan  untuk              -                                                          -
                pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah,
                pemberian  pinjaman  kepada  pemerintah  pusat/pemerintah
                daerah  lain  dan/atau  pendanaan  belanja  peningkatan  jaminan
                sosial.

          (3)   Pendanaan  belanja  peningkatan  jaminan  sosial  sebagaimana                -                                                          -
                dimaksud pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan
                kegiatan  pelayanan  dasar  masyarakat  yang  dianggarkan  pada
                SKPD  yang  secara  fungsional  terkait  dengan  tugasnya
                melaksanakan program dan kegiatan tersebut.


                                 Pasal 57                                                    -                                                          -

          (1)   Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi                 -                                                          -
                apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari
               BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau                                                                                                                 Halaman - 42 - dari 162
                                                                                                                                                                              halaman
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47