Page 38 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan
penggunaannya. penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
daerah.

(2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus (2a) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus
menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan
bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun
setiap tahun anggaran. anggaran.

(3) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan (3) Dihapus (3) Dihapus
pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan
kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dapat
dianggarkan apabila pemerintah daerah telah memenuhi seluruh
kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar
pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

(4) Bantuan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan (4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai (4) Dihapus.
perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial. dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dianggarkan dalam bantuan sosial.

Pasal 46 - -

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f - -
digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari
pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan
kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah
daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 47 - Pasal 47

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf - (1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g
g digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat
bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah
pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah
pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan
peningkatan kemampuan keuangan. keuangan dan kepada partai politik.

(2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud - (2) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada
pada ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan ayat (1), peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya
sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.
penerima bantuan.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud - (3) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 38 - dari 162
halaman