Page 36 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan yang secara dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah
spesifik telah ditetapkan peruntukannya. ditetapkan peruntukannya.

(2) Pemberian hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila (2) Dihapus -
pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja
urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk barang dapat dilakukan apabila (3) Dihapus -
barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi
pemerintah daerah yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok
masyarakat/perorangan.

(4) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila (4) Dihapus -
pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja
urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

(4a) Belanja hibah diberikan secara selektif dengan -
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,
rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala
daerah

(5) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang (5) Tetap -
atau jasa dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu
sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

10. Ketentuan Pasal 43 ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat
baru yakni ayat (5) sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43 Pasal 43 -

(1) Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang (1) Tetap -
peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.

(2) Hibah kepada perusahan daerah bertujuan untuk menunjang (2) Tetap -
peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk (3) Tetap -
menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau (4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan -
kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan
meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait
pembangunan daerah. dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 36 - dari 162
halaman