Page 54 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Pasal 86 Pasal 86 Pasal 86

(1) Rancangan KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1)
(2) disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat disusun dengan tahapan sebagai berikut : disusun dengan tahapan sebagai berikut :
pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas
dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran
berikutnya.
a. menentukan skala proritas pembangunan daerah; a. menentukan skala proritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing-masing b. menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan
urusan; dan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program
nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah
setiap tahun; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing- c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
masing program/kegiatan. program/kegiatan.

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA yang telah dibahas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA paling lambat
minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan.

(4) Format KUA tercantum dalam Lampiran A.X peraturan menteri
ini.

Paragraf 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 12. Ketentuan Pasal 87 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 87 Pasal 87 Pasal 87

(1) Berdasarkan KUA yang telah disepakati sebagaimana dimaksud (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana (1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dalam Pasal 86 ayat (3), pemerintah daerah menyusun dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala dimaksud pada Pasal 84 ayat (2) disampaikan kepala daerah
rancangan PPAS. daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun
Juni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.
berikutnya.

(2) Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan tahapan sebagai berikut: dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD. dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD.
a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan
urusan pilihan;
b. menentukan urutan program untuk masing-masing
urusan; dan
c. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-
masing program.

BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 54 - dari 162
halaman