Page 52 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

Pasal 80 - -

Anggaran belanja daerah diprioritaskan untuk melaksanakan kewajiban - -
pemerintahan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua - -
Rencana Kerja Pemerintahan Daerah - -

Pasal 81 - -

(1) Untuk menyusun APBD, pemerintah daerah menyusun RKPD - -
yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan
bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang
mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan - -
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban
daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik
yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) - -
mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82 - -

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi - -
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei - -
sebelum tahun anggaran berkenaan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan - -
peraturan kepala daerah.

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat - -
(3) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
19. Ketentuan Bab IV Bagian Ketiga diubah sehingga Bab IV Bagian
Ketiga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Bagian Ketiga -
Kebijakan Umum APBD Kebijakan Umum APBD serta -
serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paragraf 1
Kebijakan Umum APBD
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 52 - dari 162
halaman