Page 72 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011
P. 72
PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011
dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada
Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi
kabupaten/kota paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
ditetapkan.
(4a) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib -
menginformasikan substansi Perda APBD kepada
masyarakat yang telah diundangkan dalam lembaran
daerah.
(5) Format penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD (5) Tetap -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran A.XX peraturan menteri ini.
(6) Format penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang (6) Tetap -
penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran A.XXI peraturan menteri ini.
(7) Jadwal penyusunan APBD tercantum dalam Lampiran A.XXII (7) Tetap -
peraturan menteri ini.
BAB VI -
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD -
BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI DPRD
33. Ketentuan Pasal 117 ayat (3) diubah sehingga Pasal 117 berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 117 Pasal 117 -
(1) Untuk sinkronisasi dan keterpaduan sasaran program dan (1) Tetap -
kegiatan dengan kebijakan pemerintah dibidang keuangan
negara dan menjaga kelangsungan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan daerah, serta pelayanan
masyarakat, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan
rancangan PPAS.
(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud (2) Tetap -
pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Menteri Dalam Negeri bagi
provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.
(3) KUA dan rancangan PPA yang telah dikonsultasikan dijadikan (3) KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan -
pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana
dalam Pasal 89 peraturan menteri ini. dimaksud dalam Pasal 89 peraturan menteri ini.
Pasal 118 - -
Penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat - -
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 72 - dari 162
halaman
