Page 73 - Matrik-Permendagri-13-2006-dan-21-2011

PERMENDAGRI NOMOR 13 TAHUN 2006 PERMENDAGRI NOMOR 59 TAHUN 2007 PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011

(3) berlaku ketentuan Pasal 90, Pasal 91, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93,
Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99.

Pasal 119 - -

(1) RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh SKPD disampaikan - -
kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan
kepala daerah tentang APBD.

(2) Rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri
bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.

(3) Format rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD - -
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan Pasal
107 ayat (4) dan ayat (5).

34. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga Pasal 120 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 120 Pasal 120 -

(1) Penyampaian rancangan peraturan kepala daerah untuk (1) Penyampaian peraturan kepala daerah sebagaimana -
memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) paling lama 30 (tiga
119 ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak puluh) hari kerja terhitung sejak rancangan KUA dan
KUA dan PPA (-PPAS-) dikonsultasikan dengan Menteri Dalam rancangan PPAS dikonsultasikan dengan Menteri Dalam
Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota. Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota.

(2) Pengesahan atas rancangan peraturan kepala daerah tentang (2) Pengesahan atas peraturan kepala daerah tentang RAPBD -
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan
Pasal 107 ayat (3). Pasal 107 ayat (3).

Pasal 121 - -

Peraturan kepala daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam - -
Pasal 119 ayat (2) dijadikan dasar penyusunan DPA-SKPD untuk
pelaksanaan APBD.

BAB VII - -
PELAKSANAAN APBD - -

Bagian Pertama - -
Asas Umum Pelaksanaan APBD - -

Pasal 122 - -

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam - -
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola dalam
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Halaman - 73 - dari 162
halaman